perkembangan kapal selam indonesia

Rusia menawarkan sepuluh unit kapal selam kepada Indonesia. Meski demikian, tidak bisa serta-merta diterima sebab pemerintah masih harus mengeluarka biaya perawatan.

Selain itu pemerintah masih mempertimbangkan masa pakai alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.

"Memang ada tawaran lagi 10 kapal selama dari Rusia," kata Menteri Pertahanan (menhan) Purnomo Yusgiantoro, Purnomo di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).
Dia mengatakan, kapal selam yang ditawarkan Rusia merupakan kapal selam bekas. Penawaran 10 unit tersebut atas dasar kedekatan kedua negara.
"Tentu kita pertimbangkan karena nanti juga ada biaya perawatan, biaya pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya itu kita hitung dulu jangan buru-buru," lanjutnya.
Sementara itu Indonesia juga sudah memesan kapal selam yang dibangun di Korea Selatan. Diharapkan, kapal pembangunan selam tersebut selesai pada tahun depan. Saat ini pemerintah sedang melakukan survei untuk meletakkan kapal-kapal selam tersebut. Wilayah yang dibidik antara lain di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). ©Berita Satu

 

Pernyataan Tiga Pejabat Rusia
Situs tempo.co edisi Rabu, 21 Desember 2011 menyampaikan hasil wawancara mereka dengan Ivanov, perihal pembelian alutsista Indonesia dari Rusia dan jaminan bebas embargo militer dari negeri beruang merah tersebut.
Berikut petikan pembicaraan wartawan tempo dengan Alexander A. Ivanov, 21 Desember 2011 :

Sehubungan dengan kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia, Ivanov menekankan tentang kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia, ujarnya, Indonesia perlu memiliki angkatan laut yang kuat. Indonesia telah membeli kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia. Kapal selam ini antara lain mampu mengejar target dalam posisi di dalam laut ataupun di permukaan laut.

Bentuk kerja sama lainnya, ujar Ivanov, adalah pembentukan pusat pelayanan kapal selam tersebut dan akan dikelola oleh Angkatan Laut Indonesia. “Ini langkah lebih maju dari kerja sama untuk transfer teknologi dari Rusia ke Indonesia,” kata Ivanov.
Bandingkan pernyataan Dubes Rusia Ivanoviv 21 Desember 2011, dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro seperti yang dikutip Kompas 11 Agustus 2011, usai rapat kabinet:

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan hal itu seusai sidang kabinet terbatas bidang keamanan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (11/8), di Kantor Presiden. Estimasi kebutuhan anggaran pertahanan itu, menurut Purnomo, termasuk pengadaan 10 kapal selam yang baru terealisasi dua buah.

Dubes Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov mengatakan Indonesia telah memiliki kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia, tanggal 21 Desember 2011. Sementara Dubes Rusia yang baru Mikhail Y. Galuzin mengatakan adanya kerjasama Angkatan Laut kedua negara dalam hal penyediaan material dan renovasi untuk Kapal Selam, tanggal 23 Juli 2013.
Apakah kita hendak mengatakan kedua Dubes Rusia untuk Indonesia ini, ngawur semua ngomongnya ?.
Global Security Newswire/ NTI.0rg tanggal 11 Juli 2013 menyebutkan:

Contracts for 37 Varshavyankas have been concluded to date, including three to Iran in the early 1990s, as well as boats sold to India, China, Poland, Romania and Algeria. Additional countries that have recently purchased Project 636 Kilo-class submarines include Indonesia, who ordered two in 2007 at a cost of $200 million each, and Vietnam, who ordered six of the vessels in December 2009 at a cost of $2 billion. (Indonesia termauk negara lain yang telah membeli kapal selam Kilo Class Project 636 sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dengan harga 200 usd/per kapal).

Sekarang mari kita dengarkan hasil wawancara RIA Novosti dengan Pakar Militer Rusia Igor Korotchenko 11 Juli 2013:
Igor Korotchenko tells RIA Novosti (galangan kapal) ”Krasnoye Sormovo” could provide extra buildingways if  (galangan kapal) Admiralty can’t meet all its export contracts.  He says Admiralty is now building five subs under the GOZ, six for Vietnam, and:

“In the event new contracts are signed for sub construction with Venezuela and Indonesia there will be an obvious problem with inadequate buildingway space, and then a backup could be required.” (Dalam kontrak baru yang telah ditandatangani untuk Venezuela dan Indonesia, ada persoalan nyata dengan ruang pembangunan yang memadai sehingga dibutuhkan sebuah  backup -mencari lokasi lain untuk pembangunan kapal selam tambahan tersebut, yakni di Krasnoye Sormovo -red).

RIA Novosti mencatat Rusia agak kesulitan untuk memenuhi permintaan ekspor kapal selam karena keterbatasan kapasitas industri modern negara mereka. Dengan demikian dibutuhkan:

One wonders what, if any, work and investment would be required to bring “Krasnoye Sormovo” and Amur back into the sub-building business. (Dibutuhkan investasi agar Krasnoye Sormovo” dan Amur kembali ke dalam bisnis kapal selam).

Apakah ketiga orang Rusia tersebut: Alexander A. Ivanov, Mikhail Y. Galuzin dan Igor Korotchenko berbohong semua tentang aktivitas Rusia yang menggarap kapal selam Indonesia ?. Tentu tidak. Mereka tidak punya motif untuk itu. Motif yang ada justru mereka ingin mempublikasikan pembelian kapal selam Rusia tersebut, agar negara lain ikut membelinya.
Dari uraian Igor Korotchenko bisa ditangkap galangan kapal Rusia kesulitan tempat untuk membangun kapal selam pesanan (tambahan) dari Venezuela dan Indonesia, karena banyaknya order kapal selam. Rusia membutuhkan galangan kapal selam lain untuk merakitnya.
Apakah persoalan yang dihadapi Rusia dengan tempat pembuatan kapal selam  tersebut, terkait dengan pembangunan Pangkalan Kapal selam yang baru di Palu ?. Belum tahu, yang jelas Rusia membutuhkan drydock dengan segala teknologinya untuk membangun pesanan kapal selam Venezuela dan Indonesia. (JKGR).


Pernyataan Timbalan Menhan Malaysia

Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) memerlukan sekurang-kurangnya enam buah kapal selam bagi membentuk angkatan yang berupaya mengawal sempadan maritim negara secara berkesan.

 

Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, aset pertahanan itu penting kerana kedudukan Malaysia di kawasan tengah Asia Tenggara terdedah dengan konflik bilateral dengan negara-negara jiran termasuk isu Kepulauan Spratly.

Menurut beliau, angkatan kapal selam tersebut juga diperlukan untuk membuat rondaan di Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) negara seluas kira-kira 600 kilometer persegi yang kaya dengan hasil perikanan, minyak dan gas dianggarkan bernilai trilion ringgit.

"Walaupun Singapura tidak mempunyai sempadan perairan yang besar, negara itu mempunyai enam buah kapal selam dan beberapa aset tempur udara yang canggih. 

"Baru-baru ini, Vietnam juga bercadang membeli enam buah kapal selam dan Indonesia telah memiliki dua buah kapal selam yang dibekalkan Rusia," katanya ketika menggulung perbahasan titah ucapan Yang di-Pertuan Agong di Dewan Negara hari ini.

Terdahulu, Senator Abdul Rahman Bakar bangkit mencelah meminta Kementerian Pertahanan menjelaskan tentang keperluan untuk menambah bilangan kapal selam bagi mengawal perairan negara.

Dalam perkembangan sama, Abdul Rahim menafikan dakwaan pihak tertentu kononnya dua buah kapal selam jenis Scorpene yang dibeli kerajaan tidak berfungsi, sebaliknya KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak turut membuat rondaan di EEZ negara.

Sementara itu, beliau memberitahu, kerajaan sedang mempertimbangkan pembelian peralatan canggih seperti Nationwide Automatic Identification System (NAIS) dan alat pandang malam untuk digunakan di Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM).

Kapal selam Changbogo RI - Korsel
Kabar mengejutkan sekaligus tidak mengenakkan kembali datang dari negara ginseng Korea Selatan. Setelah ditundanya proyek jet tempur KFX/IFX selama 1,5 tahun, kini muncul persoalan baru dalam hal transfer teknologi bagi kapal selam Indonesia. Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin mengatakan program transfer of technology (ToT) kapal selam Korea Selatan ke Indonesia cenderung merugikan kepentingan nasional.  Setelah mempelajari klausul kontraknya, Firmansyah melihat program ToT itu lebih menekankan pada learning by seeing, bukan learning by doing. Lebih parah lagi pihak Daewoo mempersyaratkan  tenaga ahli yang dikirim ke Korea Selatan  harus berusia kurang dari 30 tahun dan proses alih teknologi berlangsung by site seeing.  Persyaratan seperti ini menyulitkan proses alih teknologi.
Akibatnya, tenaga ahli Indonesia yang dikirm ke Korea Selatan sebatas melihat proses pembuatan tanpa terjun langsung mempelajari teknologinya. Skema kerja sama seperti ini, menurut dia, lebih menguntungkan Korea ketimbang Indonesia. “Memang kami harus mencuri teknologinya karena Korea dulu juga mengambil teknologi dari Jerman,” kata Firmansyah usai menandatangani nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Daewoo Shipbuilding Marine Engineering co. Ltd,  sekedar memberikan gambar kapal selam. Padahal, mempelajari rekayasa teknologi kapal selam tidak cukup dengan melihat gambar.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kini Firmansyah tinggal berharap bisa menempatkan lebih banyak tenaga ahli dari kampus dalam program ToT untuk melakukan kajian ilmiah.

Firmansyah yakin Korea Selatan tidak akan memberikan ilmu secara tulus kepada Indonesia. Dia juga mengaku kesal dengan campur tangan orang-orang yang sebetulnya tidak paham dengan teknis pembuatan kapal selam. Padahal, seorang tenaga ahli harus mempunyai jam terbang, intelegensia tinggi, dan kecakapan. “Kalau tidak, ke sana hanya jadi wisatawan saja. Yang dikirim bukan pure dari industri galangan saja, tapi harus disisipi orang perguruan tinggi,” kata Firmansyah.
Rencananya yang diberangkatkan sejumlah 206 jiwa dengan rincian 20 tenaga ahli desain dan 186 tenaga ahli bagian produksi. “Dalam tahap awal, kami akan mengirimkan 8 enjineer yang kini dalam proses administrasi (pengurusan visa) untuk diberangkatkan ke Korea Selatan,” ujarnya. Program ini terkait dengan pemesanan tiga unit kapal selam buatan Korea oleh pemerintah Indonesia. PT PAL Surabaya menjadwalkan pembuatan kapal selam Indonesia dimulai tahun 2015, jika proses transfer teknologi berjalan lancar.
Rektor ITS Triyogi Yuwono turut prihatin dengan skema kerja sama kapal selam tersebut. Triyogi menjamin tenaga ahli ITS di industri perkapalan dan kapal selam sudah mempunyai pengalaman. Saat ini pihaknya sedang melakukan riset kapal selam jenis Midget 22 Meter di laboratorium hidrodinamika milik BPPT.
Setelah disekolahkan ke Korsel, ia berharap kemampuan intelektual anak bangsa bisa membikin kapal selam secara mandiri. “Kita libatkan lintas disiplin ilmu. Kementerian Pertahanan juga sudah menujuk ITS sebagai tim leader,” kata Triyogi.
Ketua Pusat Kerja Sama dan Promosi IPTEKS-ITS, Raja Oloan Saut Gurning, mendesak pemerintah untuk lebih serius memperhatikan usaha transfer teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista) demi kepentingan nasional. Sebab, realisasi penguatan alutsista Indonesia dalam dua tahun terakhir, kata Saut, lebih menguntungkan kepentingan asing. “Kita ini banyak dikendalikan asing. Jangan sampai program ToT kapal selam ke Korea justru merugikan Indonesia,” ucap Saut.